JOKOWI: MAHKAMAH AGUNG HARAPAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, harapan masyarakat terhadap Mahkamah Agung (MA) semakin tinggi. Dikatakan Jokowi, Integritas menjadi pilar utama bagi para hakim dan pegawai MA.

"Harapan masyarakat kepada lembaga peradilan semakin tinggi. Masyarakat menuntut jaminan keadilan. masyarakat semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya," kata Jokowi dalam Laporan Akhir Tahun MA tahun 2023, di JCC, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

"Di tengah-tengah tantangan ini, integritas adalah pilar utama. Bukan hanya bagi para hakim agung, tetapi seluruh hakim di Indonesia juga seluruh panitera, ASN, dan pegawai Mahkamah Agung," sambungnya.

Jokowi menegaskan, bahwa Mahkamah Agung pasti akan menjadi rujukan, tauladan bagi para hakim di seluruh Indonesia. Dan menjadi harapan keadilan bagi masyarakat.

"Oleh karena itu saya menyambut baik reformasi internal yang dilakukan oleh MA untuk menegakkan prinsip rule of law dan good governance, meningkatkan kinerja pengadilan secara berkelanjutan," kata Jokowi.

Presiden mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) dari hakim menjadi kunci untuk menghadirkan rasa keadilan, hingga mampu melewati perkembangan zaman.

"Kualitas SDM hakim adalah kunci. Integritasnya, profesionalisme, kepekaannya terhadap rasa keadilan masyarakat, kepekaannya terhadap perkembangan zaman, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Jokowi, inovasi harus menjadi bagian dari reformasi, bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, tetapi juga perspektif dan sensitivitas dalam menyelesaikan perkara hukum.

"Misalnya, penerapan sistem restorative justice sebagai terobosan penyelesaian perkara," kata Presiden.

Selain itu, Pemerintah mengapresiasi inovasi-inovasi Mahkamah Agung dalam mendorong percepatan transformasi hukum, peningkatan penggunaan sistem e-court, pengembangan decision support system (DSS) berbasis Artificial Intelligence yang akan mempermudah konsistensi putusan merujuk pada putusan adil yang ada sebelumnya.

"Rakyat Indonesia juga mengapresiasi terhadap komitmen keterbukaan terhadap publik. Sudah ada 22 ribuan putusan sudah dipublikasikan dalam direktori putusan yang bisa diakses oleh publik," kata Presiden.