JOKOWI REVISI UU TAMBANG DEMI TINGKATKAN KEPASTIAN USAHA BAGI MASYARAKAT

Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia, Arya Rizqi Darsono menilai revisi Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang memuat tentang percepatan perpanjangan izin tambang penting untuk meningkatkan kepastian berusaha sektor tambang.

Kadin berhadap dilibatkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan revisi PP termasuk mengenai perpanjangan izin tambang termasuk kabar mengenai kaitan revisi PP Tambang dengan rencana perpanjangan izin PT Freeport Indonesia.

Sementara Plh Direktur Eksekutif IMA, Djoko Widajatno menilai dalam pelaksanaan aturan pertambangan termasuk PP Tambang ini yang terpenting adalah pengawasan. Saat ini jumlah pengawas tambang yang hanya sekitar 900 orang untuk mengevaluasi sekitar 2.500 sehingga perlu perhitungan dan persiapan yang matang.

Apa tantangan dan manfaat revisi PP Tambang bagi penambang hingga masyarakat & ekonomi RI? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Plh Direktur Eksekutif IMA, Djoko Widajatno dan Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia, Arya Rizqi 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PEMBANGUNAN KERETA CEPAT DI IKN SELESAI 2030: KOTA-KOTA DI KALIMANTAN AKAN SEGERA TERHUBUNG

Image
Pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Salah satu proyek utama yang telah diprioritaskan adalah pembangunan jalur kereta cepat yang akan menghubungkan IKN dengan kota-kota utama di Kalimantan. Diperkirakan bahwa pembangunan jalur kereta cepat ini akan selesai pada tahun 2030. Setelah selesai, kota-kota penting seperti Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, dan Pontianak akan terhubung secara langsung dengan IKN melalui jaringan kereta cepat yang modern dan efisien. Manfaat dari pembangunan kereta cepat ini sangatlah besar. Pertama-tama, akan mempercepat mobilitas dan konektivitas antara IKN dan kota-kota di sekitarnya. Perjalanan yang dulunya memakan waktu berjam-jam dapat dipangkas menjadi hanya beberapa jam, memungkinkan orang untuk bepergian dengan lebih efisien dan nyaman. Selain itu, kereta cepat juga akan membantu mengurangi tekanan pada jaringan transportasi darat yang sudah p...
Read more

DAFTAR MENTERI YANG AKAN TEMANI JOKOWI SAAT PINDAH KE IKN

Image
Pemerintah terus mengebut pembangunan proyek infrastruktur dasar di IKN. Salah satunya, pembangunan Kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang ditarget rampung pada Juli 2024. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono memastikan 4 menko akan pindah terlebih dahulu ke IKN. Keempat menko tersebut adalah Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. "Instansi pertama yang pindah ke IKN perangkat presiden dan 4 Menko. Perangkat presiden itu sekretaris negara, sekretaris kabinet, kantor staf presiden, dan sebagainya," kata Susi kepada wartawan di kantornya, dikutip Kamis (30/5). "Kemudian, kalau 4 menko yang harus berangkat duluan ke IKN, pasti sekretaris menko juga ikut," imbuhnya. Susi menjelaskan proses pemindahan karyawan Kemenko Perekonomian mas...
Read more

JOKOWI PASTIKAN KEBERLANJUTAN BANTUAN PANGAN UNTUK RINGANKAN BEBAN RAKYAT

Image
Dalam situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi dan tantangan lainnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan komitmennya untuk memastikan keberlanjutan program bantuan pangan guna meringankan beban ekonomi masyarakat. Bantuan pangan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, Jokowi telah memastikan bahwa program bantuan pangan akan terus berlanjut dan diperluas. Langkah ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi, termasuk keluarga-keluarga yang kurang mampu dan rentan. Bantuan pangan tidak hanya berfokus pada penyediaan bahan makanan dasar, tetapi juga memperluas cakupan untuk memasukkan berbagai jenis makanan bergizi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kebugaran mereka. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi bantuan pangan, dengan memanfaatk...
Read more