SINERGI OIKN DAN KEMENTERIAN PMK UNTUK KENDALIKAN PENDUDUK DI IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait pengendalian penduduk.

Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan, koordinasi itu untuk menata pembangunan kota agar sesuai dengan rancangan keseimbangan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

"IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga pembangunan peradaban baru yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya di Samarinda, Minggu (12/5/2024) dilansir Antara.

Dengan luas wilayah empat kali dari Jakarta, Alimuddin memaparkan, IKN hanya akan dihuni maksimal dua juta orang. Dengan begitu akan menjadikan kota yang lapang dan nyaman.

Otorita IKN telah berkoordinasi dengan BKKBN dan Kemenko PMK untuk merumuskan kebijakan terkait pengendalian penduduk. Pihaknya ingin menciptakan kota yang tidak hanya ramai di pagi hari tetapi juga tetap hidup di sore hari.

Alimuddin mengemukakan pembangunan IKN mempertimbangkan aspek transmigrasi dan integrasi sosial. Menurut dia, Kaltim sudah terbiasa dengan keberagaman, dan pihaknya yakin proses asimilasi di IKN tidak akan mengalami gejolak sosial.

Dia menjelaskan visi IKN adalah menjadi ibu kota negara dengan zero emisi karbon pada 2045. "Ini adalah cita-cita kami, dan kami bekerja keras untuk mewujudkannya," tegasnya.

Alimuddin berharap IKN menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan dunia dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif dengan rencana yang matang dan sejalan dengan visi Indonesia Emas.

"Inilah sebuah kota yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban baru yang harmonis dan maju," katanya.

Alimuddin memaparkan dengan populasi penduduk yang ada saat ini (existing) mencapai 10% lebih dari target maksimum, IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan dengan penduduk yang terkontrol dan berkelanjutan.

Selain itu, IKN dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan warganya, dengan fasilitas seperti pusat perbelanjaan dan rumah sakit internasional.

"Kami juga berencana menjadikan IKN sebagai wadah rujukan kesehatan, menyoroti upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur," ungkapnya.

Alimuddin melanjutkan dengan luas sekitar 252 ribu hektare, IKN akan menjadi kota yang hijau dan berkelanjutan, yang didukung Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023.

"Kami belajar dari kota-kota besar lainnya dan tidak ingin IKN menjadi padat dan semrawut. Kami ingin menciptakan kota yang nyaman dan ramah lingkungan," bebernya.